KABUPATEN BUTON TENGAH DAN BUTON SELATAN RESMI DITETAPKAN SEBAGAI DOB PDF Cetak E-mail
Ditulis oleh Tim Pengelola Website   
Jumat, 04 Juli 2014 01:55

mendagri

Setelah melalui proses panjang, kerja keras dan doa dari berbagai pihak khususnya Pemerintah Kabupaten Buton, dua Calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Buton Tengah dan Kabupaten Buton Selatan akhirnya resmi ditetapkan menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Sulawesi Tenggara, hasil pemekaran dari Kabupaten Buton. Hal ini diputuskan melalui Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 24 Juni 2014 yang lalu di Gedung DPR/MPR/DPD RI di Jakarta. Pada kesempatan ini, Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun, SH dan Wakil Bupati Drs. La Bakry, M.Si turut hadir untuk mendengarkan putusan DPR RI.

Rapat Paripurna ke - 29 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa persidangan IV tahun sidang 2013 – 2014 yang digelar di gedung DPR/MPR/DPD RI di Jakarta membahas 5 (lima) agenda utama yang salah satu diantaranya adalah mengenai Pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan terhadap Rancangan undang-undang Daerah Otonomi Baru (RUU DOB) untuk selanjutnya disahkan menjadi Undang-Undang Daerah Otonomi Baru.

Rapat Paripurna pengesahan Rancangan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso dengan jumlah anggota Rapat yang hadir sebanyak 285 anggota dari 560 jumlah keseluruhan anggota DPR RI. Jumlah tersebut diantaranya 85 anggota dari Fraksi Partai Demokrat, 20 Anggota Fraksi PPP, 40 anggota Fraksi PDI – Perjuangan, 50 anggota dari Fraksi Golkar, 14 Anggota dari Fraksi Gerindra, Fraksi PAN 21 Anggota, Fraksi Hanura 10 Anggota, Fraksi PKB 15 Anggota dan Fraksi PKS 30 Anggota. Menurut Priyo Budi Santoso, jumlah anggota dewan yang hadir telah memenuhi syarat kuorum dalam pengambilan atau penetapan suatu keputusan.bupati bersama mendagri

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo dalam penyampaian hasil rapat Komisi II mengatakan bahwa ada empat daerah otonomi baru yang diusulkan oleh Provinsi Sulawesi Tenggara, yakni Kota Raha, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Buton Tengah dan Kabupaten Buton Selatan. Dari empat daerah tersebut hanya Tiga Calon DOB yang dianggap telah memenuhi persyaratan untuk dimekarkan. Sementara untuk Kota Raha disepakati untuk tidak dilanjutkan pembahasannya. Arif wibowo menilai bahwa tiga daerah otonomi baru di Propinsi Sulawesi Tenggara tersebut telah memenuhi semua unsur persyaratan berupa persyaratan Teknis, administratif serta wilayah strategis maupun geopolitik sehingga DPR RI menyutujui pemekarannya. Ia juga menambahkan bahwa tiga daerah otonom baru yang disetujui pemekarannya ini merupakan bagian dari paket usulan pemekaran daerah yang sudah diproses sejak tahun lalu, namun mengalami penundaan karena masih adanya hambatan administratif dan geopolitik.

Dalam sidang tersebut juga hadir Menteri Dalam Negeri RI. Gamawan Fauzi hadir mewakili pemerintah untuk menyampaikan tanggapan Pemerintah atas usulan Rancangan Undang-Undang DOB tersebut. Mendagri dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa pemerintah memahami apa yang menjadi keinginan sejumlah daerah dalam hal pemekaran. Yang mana tujuan utamanya adalah untuk peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah perlu mengkaji lebih mendalam terhadap usulan pembentukan DOB tersebut. Dalam sambutannya, Mendagri juga mengatakan bahwa dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru (RUU DOB) menjadi Undang – Undang, maka Pemekaran DOB ini diharapkan mampu dan dapat mempercepat laju pertumbuhan perekonomian melalui pengelolaan potensi daerah secara lebih efektif dan efisien, peningkatan pelayanan serta terbukanya aksesibilitas di daerah guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Bagi masyarakat di daerah tersebut, pembentukan daerah agar dijadikan sebagai momentum dimulainya percepatan pencapaian kesejahteraan rakyat, serta motivasi, kesadaran dan tanggung jawab untuk mengakselerasi agenda-agenda pokok yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan dan pemberdayaan.

Dengan disahkan atau disetujuinya RUU Daerah Otonomi Baru tentang pembentukan Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Buton Tengah dan Kabupaten Buton Selatan menjadi Undang-Undang, maka telah resmi pula Kabupaten Buton Tengah dan Buton Selatan terpisah dari Induknya yakni Kabupaten Buton. Dengan bertambahnya tiga Daerah Otonomi Baru tersebut, maka jumlah Daerah Otonom di Indonesia menjadi 542 yang terdiri dari 34 propinsi, 415 Kabupaten dan 93 Kota. Dengan disahkannya Kabupaten Buton Tengah dan Kabupten Buton Selatan sebagai Daerah Otonomi Baru di Propinsi Sulawesi Tenggara, diharapkan mampu menjembatani langkah pemerintah Daerah selanjutnya dalam upaya pembentukan Provinsi Buton Raya.

 

Potensi Daerah

Potensi Pariwisata

26 Des 2011 Potensi Daerah

Potensi Perindustrian

26 Des 2011 Potensi Daerah

Potensi Kehutanan

26 Des 2011 Potensi Daerah

Potensi Peternakan

26 Des 2011 Potensi Daerah

Potensi Perkebunan

26 Des 2011 Potensi Daerah

Potensi Perikanan

26 Des 2011 Potensi Daerah

Potensi Pertambangan

26 Des 2011 Potensi Daerah

Suara Warga

Admin Pusat Pelatihan Aparatur Negara
Salam Hangat Kami bermaksud untuk Mengadakan BIMTEKNAS. sebagai informasi bisa kunjungi web kami www.infoppan.com dan kami bermaksud untuk mengirimkan panflet di setiap kabupaten kota. terima kasih sebesar-besarnya Hormat kami PPAN
Kamis, 15 May 2014
samsul
tolong diperbaruhi situs ini tiap minggunya... bair ada berita terbaru yang membuat pembaca sering membukan situs ini...
Senin, 28 April 2014